Saturday, August 18, 2018

Selamatkan Mereka dari Didikan Radikal

Pawai Anak TK/PAUD Bercadar dan Bersenjata
Anak-anak yang lahir dari perut ibu pertiwi ini ibarat gelas kosong, mereka di isi dan menerima mentah-mentah. Begitulah anak-anak dibentuk di sekolah.
Maka, jangan heran kalau perilaku anak menyimpang, yang dimintai pertanggungjawaban/disalahkan paling utama adalah keluarga, dan kedua lingkungan dimana ia di didik.
Mereka terlahir sebagai Indonesia, yang merdeka, berbudaya dan berdaulat.
Seharusnya mereka masih bermain dan belajar bersosialisasi dengan teman-teman sekolah, kejar-kejaran, main perosotan, menggambar dan mengolah kreativitas di sekolah.
Datanglah para pelaku di keluarga dan lingkungan sekolahnya, memberi didikan yang salah, yang di transfer dari dunia luar yang sama sekali tidak mengenal keberagaman suku dan budaya. Budaya yang sama sekali tidak mewakili budaya kita yang kaya raya, beragam dan penuh warna ini.
Seharusnya, mereka dapat didikan keaneka ragaman, sifat dasar toleransi, dan mendapat pengenalan betapa kayanya Indonesia ini. Bukan dengan pakaian jubah hitam, cadar dan senjata --yang bagiku-- sangat menakutkan itu.
Menakutkan, mana kala setelah dewasa nanti mereka bertumbuh sebagai orang-orang radikal, intoleran dan tidak mengenal jati dirinya sebagai anak kandung ibu pertiwi pewaris sah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD45 dan NKRI.
Kepalanya sudah dirusak dengan pemahaman sempit sang guru TK nya.
Mirisnya dirimu nak, mata hatimu telah dibutakan oleh guru-guru penganut paham radikal yang tidak bertanggungjawab.
Masa depan anak-anak ini mereka --kaum radikal-- jadikan sebagai tumbal kekerdilan berpikir atas agama yang dianutnya. Atau dengan kata lain, mereka dimanfaatkan atas kesesatan berfikir.
Jika pelaku --gurunya-- tidak dibina dan ditindak dengan tegas oleh pihak berwajib dan atau kementerian pendidikan, maka mereka akan menjadi ancaman bagi kesatuan dan keberlangsungan eksistensi bangsa Indonesia di masa depan.
Lindungi anak Anda dari ajaran radikal dan menyesatkan.
Tidak sewajarnya mereka di beri pakaian seperti ini, jika boleh jujur lebih mirip seperti pakaian kelompok teroris sadis bernama ISIS yang lengkap dengan replika persenjataannya. Ini secara langsung mengajarkan bahwa mereka sedang hidup di lingkungan yang sedang perang dan disiapkan berperang.
Perang kepada siapa mereka dipersiapkan? Sementara kita sudah merdeka, bangsa kita saat ini aman dan damai.
Berdasarkan informasi, anak-anak bercadar dan bersenjata ini adalah siswa TK Kartika V 69 Kota Probolinggo yang merupakan TK dibawah binaan KODIM 0820 Probolinggo. Foto ini diambil pada saat acara pawai karnaval TK dan PAUD memperingati HUT kemerdekaan RI ke-73 di Kota Probolinggo.
Ancaman kaum radikal memang nyata di depan mata kita.
Salam sada roha dari Anak medan
h o r a s !

Thursday, July 19, 2018

Caleg 1 Kilo Jagal Babi di Tapteng

Ilustrasi Daging Babi

Potensi pileg dengan strategi "serangan 1 kilo jagal babi" sepertinya akan terulang kembali di Pileg 2019 mendatang. Pasalnya, ada seorang pengangguran mau nyoba peruntungan dapat jabatan melalui pencalegan ke DPRD Tk.I Sumut di Tapanuli Tengah.
Kenapa saya bilang dia pengangguran dan rakus jabatan? Karena rakusnya, jabatan setingkat KNPI aja harus diambilnya, itu artinya dia tidak punya kerjaan. Supaya apa jabatan itu di ambli juga? Supaya bisa ngolah-ngolah APBD yang dihibahkan ke KNPI Tk. II tersebut semau dan sesuka jidatnya.
Orangnya sangat ambisius mau menang, haus jabatan, licik tingkat Kabupatenlah. Sehingga segala cara mungkin akan dilakukan untuk mendapatkan jabatan yang dia mau dengan cara apapun, termasuk politik uang/sogok dan dengan cara curang di TPS nantinya.
Dulu, 1 kilo jagal babi "katanya" mampu membeli suara umat "pemakan jagal babi" itu, maka karena itu, katanya lagi, gara-gara jagal babi yang haram itu, keluarlah seorang pemenang menjadi pejabat kelas Kabupaten! Bermanfaat juga jagal babi itu ya...
Alhasil, dikemudian hari, setelah sah menjadi pemenang, pemakan babi itupun di olok-oloknya sebagai umat bodoh dan yang bisa "dibeli" dengan gampang, "cukup kasih aja jagal babi, pasti langsung nurut seperti kerbau dicucuk hidungnya," katanya dengan enteng di depan para umat "non-pemakan jagal babi" pendukungnya. Sambil tertawa terbahak-bahak penuh kegirangan.
Setelah jalan cerita panjang ini kurangkai dalam kata-kata, lalu aku mulai paham, "owh, pantas belum ada perda larangan memelihara babi di Tapteng ya... Ternyata mereka masih butuh stok untuk Pileg 2019 dan Pilkada kedepan." pikirku. :D
Di Tapteng mah begitu,...
Nanti di Pileg 2019, apakah umat pemakan jagal babi itu masih menerima “jatah sogok” jagal babi lagi? Dengan komitmen mendukung/memilih/memenangkan Caleg yang ambisius dan haus jabatan -dan kini telah berjubah partai biru- yang saya maksud diatas itu?
INGAT! Hanya babi yang bisa diperdaya 2 kali masuk ke jurang yang sama.
Jadi, molo Pileg 2019 monang caleg na humaksud i, bah... Babi ma tutu pasahatton halak i sakeluarga gabe pejabat. Udutna muse, las babi do akka namanjalo dohot pamonanghon i, ala, artina, sakilo jagal babi do arga diri ni nasida sude angka pendukung na i.
Alani parange ni sada-sada halak, gabe dohot sude umat "siallang jagal babi" margota-gota, gabe dijokkali nasida ma arga diri ni sude umat si allang jagal babi i.
Boha di dok roha muna angka dongan sa-kabupaten? Pas do hira-hira na hu dok on? Alusi hamu...
Ayo jemput harga dirimu kembali, 2019, TOLAK POLITIK UANG, TOLAK POLITIK SOGOK  dan TOLAK POLITIK JAGAL BABI demi kedaulatan rakyat!
Salam sada roha dari Anak Medan.
h o r a s !

Tuesday, July 17, 2018

Malam Ini, KPK Makan Korban OTT di Sumut

Cupture Berita OTT KPK
Satu kepala daerah di Sumut malam ini dicyduk dan di bawa ke KPK, namanya Pangonal Harahap yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu dari partai PDI-P, diduga kasusnya berhubungan dengan suap proyek di Dinas PUPR. Bersama beliau turut diamankan 4 orang dari pihak swasta.
KPK ternyata masih senang bergerilya di provinsi terkorup ke 3 di Indonesia ini, Sumatera Utara namanya. Provinsi yang dipuja-puja dari segi keberagaman dan toleransi masyarakatnya, namun di hujat karena kasus-kasus korupsi yang menjerat pejabatnya.
Bupati Labuhanbatu ditangkap tangan dengan petunjuk alat bukti transaksi uang bernilai ratusan juta rupiah.
Semakin lincah aja ni pak KPK, makin gesit membersihkan Sumut dari para koruptor, dan memang sudah seharusnya begitu. Sumut harus bersih-bersih dari pejabat pongah dan korup.
Jika seseorang bisa ditangkap KPK hanya dengan petunjunk alat bukti transaksi bernilai ratusan juta rupiah, lalu bagaimana dengan orang yang sudah terbukti mengantarkan uang suap korupsi ke Akil Mochtar bernilai milliaran rupiah? 
Sekali lagi saya berharap, semoga KPK juga secepatnya main-main ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Ibarat memancing, aku jamin bapak-bapak KPK pasti dapat tangkapan ikan besar disana, koruptor kelas kakap. Selain pejabatnya yang pongah dan korup, ternyata sekarang lagi bikin strategi langkah seribu mendekat ambil muka ke Jokowi, caranya dengan ikut merapat ke barisan Relawan Jokowi di Sumut. Padahal, dia itu didukung parpol gurem PKS dulu saat pilkada, dan terakhir ditendang dari Hanura. Jadi kesimpulannya, tak ada historinya si kawan itu pendukung Jokowi.
Dari fakta di atas, jadi kelihatan sekali ilmu mau cari amannya ya pak?
Emang di jaman Jokowi berlaku cara begitu?
Jawabannya tentu saja TIDAK!
Lihat saja, semua orang yang korup pasti disikat habis, tak peduli itu yang berasal dari partai  PDI-P, Golkar, NasDEM atau apapun namanya, apalagi hanya sekedar relawan pendukung yang baru saja bergabung. Juga tak peduli itu pejabat apapun, mau kau Bupati, Gubernur dan atau Ketua DPR tetap aja akan disikat!
Intinya, usaha mendekatmu cari muka untuk aman dari kasus korupsimu yang lalu-lalu pasti gagal kelesss... šŸ˜‚
Teman-teman yang merasa kepala daerah di daerahnya juga perlu didatangi KPK seperti Labuhanbatu, angkat tangan -like- dan sebutkan nama daerahnya di kolom komentar lalu share. Siapa tau bisa lebih cepat di geruduk KPK.
Salam sada roha dari Anak Medan.
h o r a s !

Monday, July 16, 2018

Semakin Selektif Pilih Caleg dan Menangkan Partai Pendukung Jokowi

Partai Pendukung Jokowi
“Bang, haruskah kita memenangkan PDI-P untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019, seperti di tahun 2014?”
Begitu kira-kira seorang teman mengajukan pertanyaan serius -dengan mata melotot- kepada saya, yang sejak tahun 2013 adalah pendukung Jokowi.
Kegelisahannya bisa saya tangkap dengan jelas, mungkin hatinya sedang “galau berat” saat ini. Karena saya tau dia sedang dilanda kasmaran, baru-baru ini dia menyatakan cintanya kepada partai baru, namun masalahnya, diam-diam dia masih menaruh cinta pada PDI-P, sebabnya, karena Jokowi masih ada disana.
Ada yang menarik pada Pemilu 2019 mendatang, yaitu dengan system baru yang akan berlaku oleh KPU. Sehingga, situasinya sudah berbeda dengan Pemilu 2014 yang lalu.
Letak perbedaan pertama ada pada waktu pelaksanaannya.
Jika di pemilu 2014 lalu, pemilihan anggota legislative (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD-RI dan DPR-RI dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  Sedangkan sekarang, Pileg dan Pilpres dilaksanakan dengan waktu yang sama secara serentak di seluruh Indonesia.
Pertanyaan yang jadi penting adalah, “Penentuan besaran persentase dukungan Capres dan Cawapres 2019 di ambil dari mana?”
Disinilah juga letak perbedaan kedua yang paling kentara. Catat ya…
Kalau di Pilpres 2014, penentuan besaran persentase dukungan Capres dan Cawapres ditentukan dari hasil Pileg 2014 –tahun itu- juga. Itulah salah satu fungsinya kenapa Pileg dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pilpres. Karena persentase perolehan kursi/suara partai di Pileg 2014 dipakai sebagai syarat dukungan untuk Capres dan Cawapres di Pilpres setelah Pileg.
Lalu di Pemilu 2019 mendatang gimana pulak?
Khusus persentase dukungan kursi/suara partai pendukung bagai Capres dan Cawapres yang akan maju di Pemilu 2019 nanti akan diambil dari hasil Pileg 2014 yang lalu. Sedangkan persentasi hasil perolehan kursi/suara partai di Pileg 2019 mendatang –jika tidak ada perubahan undang-undang pemilu- akan dipakai untuk pencalonan Capres dan Cawapres di tahun 2024 mendatang.
Sampai disini, perbedaan pelaksanaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 sudah jelas. Artinya, persentasi dukungan partai kepada Jokowi untuk maju jadi Capres di Pilpres 2019 sudah bisa kita hitung sekarang, tentu dengan menambahkan persetase perolehan kursi/suara partai pendukung yang sejauh ini telah menyatakan sikap akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 berdasarkan pada data perolehan suara partai di Pemilu 2014 yang lalu. Partai tersebut adalah PDI-P (18,95%), Golkar (14,75%), PKB (9,04%), NasDEM (6,72%), PPP (6,53%), Hanura (5,26 %) dan PKPI (0%) beserta beberapa partai baru lainnya yang belum memiliki suara di Pemilu 2014, yaitu PSI dan Perindo. Maka total dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019 adalah 62,6%. Itu artinya pencapresan Jokowi sudah aman untuk 2019.
Bagaimana jika mengikuti aturan sebelumnya? Tentu saja tidak akan pernah ada kata aman, karena persentase dukungan suara untuk Pilpres baru akan bisa diketahui saat Pileg sudah selesai, yang dilaksanakan di tahun yang sama. Tidak ada istilah membahas koalisi sebelum hasil pileg keluar, seperti halnya yang terjadi pada pembentukan koalisi Jokowi di Pilpres 2014 sebelumnya. Itu sebabnya, dulu kita mati-matian mengajak orang untuk memenangkan PDI-P beserta para calegnya –sekalipun kita tau dari mereka banyak yang korup–  di Pileg 2014. Semua itu semata-mata tujuannya tentu hanya satu, untuk mengamankan pencapresan Jokowi di 2014 yang saat itu hanya baru memiliki kepastian mutlak dukungan dari PDI-P saja. Sedangkan NasDEM, elektabilitasnya juga ikut terdorong, karena waktu itu secara cuma-cuma mereka mendeklarasikan Jokowi jadi Capres 2014.
Kembali ke pertanyaan utama di awal artikel ini, “Bang, haruskah kita memenangkan PDI-P untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019, seperti di tahun 2014?”
Jawabannya, tentu saja tidak harus. Lalu bagaimana?
Saat ini, bangsa kita ini sudah memiliki perbaikan yang sangat maju, pelayanan juga semakin mudah dan pembangunan infrastruktur juga sedang bersemangat.
Yang jadi persoalan adalah, semakin maraknya sifat dan tindakan-dindakan intoleransi, radikalis dan terorisme. Ada juga yang secara terang-terangan mau mengganti Pancasila dengan Khilafah. Kemudian, maraknya korupsi para pejabat lembaga tinggi Negara, terkhusus seperti di DPR-RI.
Orang-orang yang memiliki kelakuan diataslah yang ingin kita singkirkan, agar usaha Jokowi bersambut baik, serta Negara juga maju dan rakyatnya sejahtera dan makmur, dan Pancasila serta NKRI pun jaya.
Dengan begitu, yang harus kita lakukan adalah memilih caleg-caleg yang bagus, jujur, pekerja keras dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka-mereka ini ada di 9 partai pendukung Jokowi. Bukan ditempat lain. Artinya, pilihan caleg di 2019 semakin beragam.
Pilihlah caleg terbaik yang berasal dari partai-partai pendukung Jokowi di Pemilu 2019, manfaatnya agar pemerintahan Jokowi kedepan bisa berjalan lebih stabil dan lancar. Yang korup jangan di pilih lagi, apalagi yang intoleran, radikal dan diam-diam pendukung khilafah dan teroris.
Jadi intinya, jangan mau terfokus hanya untuk satu partai, hanya karena partainya Jokowi. Tetaplah rasional dan cerdas memilih. Karena pilihan kita nanti, akan menentukan pencapresan di Pilpres 2024 mendatang.
Salam sada roha dari Anak medan.
h o r a s !

Friday, July 13, 2018

Benang Biru Yang Mengikat Kita - Part 1


Saya bersama Bung Yosep


Malam ini kopi darat bersama rekan segerakan, saudara Yosep Lintin Tarakan, Ketua BPC GMKI Tarakan, bertepatan kami sama-sama sedang berada di Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

Cerita kami awali masih seputar GMKI, Mahasiswa, dan tentunya lebih banyak cerita tentang bidang profesionalisme masing-masing yang hari ini sama-sama kami geluti. Beliau mengabdi di Desa sebagai Pendamping Desa di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dan saya di dunia konsultan perencanaan dan pengawasan. Masih sama-sama punya kaitan yang dekat. Jadi, sharingnya cukup berkualitas.
Tentang GMKI, kita berefleksi, bahwa cabang GMKI di Provinsi Kalimantan Utara masih terdiri dari satu cabang saja, yaitu hanya GMKI Tarakan, dan saya dengar-dengar, beliau punya semangat menghadirkan GMKI di Kota Tanjung Selor, yang notabanenya saat ini adalah sebagai Ibu Kota/Pusat Administrasi Provinsi ke-34, Provinsi yang termuda di Indonesia, yaitu Kalimantan Utara.
Mahasiswa kristen itu harus diberi ruang seluas-luasnya untuk meng-ekpresikan serta meng-aktualisasikan dirinya sebagai kaum intelektual, yang haus dan penasaran dengan segala ilmu, terutama ilmu sosial dan kemasyarakatan dan hubungannya dengan status mahasiswa itu sendiri sebagai agen perubahan atau sebagai kontrol sosial di lingkungan masyarakat sekitarnya. Tempat belajarnya, tentu adalah GMKI. Sejak awal, GMKI menyatakan dirinya sebagai sekolah leadership bagi mahasiswa Kristen Indonesia.
Semoga pertemuan kami adalah awal untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, yang lebih bermanfaat dan lebih berdaya guna untuk pengembangan diri di bidang masing-masing.
Pertemuannya cukup hangat, saya merasa femiliar dengan suasana kami hari ini. Menyenangkan sekali, suasananya persis seperti dulu saya masih berstatus sebagai mahasiswa.

Semoga sukses buat pekerjaan, pelayanan dan cita-citanya Kecab Yosep Lintin Tarakan.
Ut Omnes Unum Sint!
Salam sada roha dari Anak medan
h o r a s !

Wednesday, July 11, 2018

Mengumpulkan Serpihan Semangat Kerelawanan Untuk Jokowi 2 Periode - Part 2

Saya bersama Sihol Manullang

Sudah sejak lama saya ingin bertemu dengan Bapak Uda Sihol Manullang, sejak ada renacana pertemua Relawan Jokowi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Dalam pertemuan ini menghasilkan keputusan pembentukan organisasi wadah Relawan Jokowi bernama Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP).
Bara-JP merupakan organisasi pertama yang melakukan kerja-kerja kongkrit untuk, yang pertama memperkenalkan Jokowi berserta prestasinya ke masyarakat. Kedua, mendorong agar PDI-P, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri segera mencapreskan Jokowi.
Hasilnya, masyarakat semakin mengenal Jokowi beserta prestasi-prestasinya sebagai pemimpin yang sukses, sederhana dan jujur di daerah. Serta yang tidak kalah penting, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 14 Maret 2014 mengeluarkan surat perintah harian perihal pencapresan Jokowi sebagai Capres dari PDI-P di Pilpres 2014, dan Jokowi pun berhasil menjadi Presiden RI ke-7.
Setelah sekian tahun keinginan untuk bertemu, bahkan sebelum Jokowi jadi Capres di Pilpres 2014, baru minggu kemarin niat saya kesampaian bertemu langsung dengan Bapak Uda Sihol Manullang (Ketua Umum DPP BARA-JP) di rumah kediamannya yang berada di daerah Kalideres, Jakarta Barat.
Cerita kami cukup panjang, diawali dengan perkenalan hangat, histori ke-relawanan, perkembangan isu pencapresan Jokowi periode ke-2 beserta Cawapres-nya, hingga merembes ke topik organisasi klan marga/kesukuan (Keluarga Besar Pomparan Si Raja Oloan).
Yang paling berkesan dari pertemuan ini adalah, tentang pengenalan sosok pribadinya yang santai, punya wawasan luas sebagai bekas wartawan kawakan dan semangat bisnis yang tinggi. Ada lagi, beliau selalu bicara dengan fakta.
Di akhir-akhir pertemuan kami, saya bertanya iseng, "Pak uda, kira-kira nih, menurut pak uda, siapa cawapres yang pantas untuk Jokowi di Pilpres 2019?" Lalu jawabannya agak panjang, sedikit memaparkan analisis pribadi, namun singkatnya merujuk ke satu nama, yaitu Chairul Tandjung. Namun, beliau menekankan, bahwa tidak ada upaya apapun yang dibangun melalui organisasi Bara-JP agar CT dipilih Jokowi menjadi pendamping sebagai cawapres di Pilpres 2019, semangat Bara-JP masih tegak lurus ke Jokowi 2 Periode, tidak pakai syarat yang lain-lain.
Mudah-mudahan, Bara-JP yang sejak awal adalah wadah relawan murni, tetap pada peran pentingnya seperti sejak awal mendukung Jokowi, mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI periode ke-2.
Salam sada roha dari Anak medan
h o r a s !

Mengumpulkan Serpihan Semangat Kerelawanan Untuk Jokowi 2 Periode - Part 1

Saya bersama dr. Kristo Sinambela
Beberapa minggu yang lalu, saya sempatkan bertemu dengan dr. Kristo Sinambela di tempat praktek Klinik Mata yang sekaligus Optik bernama Exaudia milik beliau di Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara.
Saya mengenal beliau karena Jokowi. Kenapa saya bilang karena Jokowi?
Karena saat itu, kita sedang dirasuki roh semangat mencalonkan Jokowi Presiden Ku. Saya ingat waktu itu masih tahun 2013. Sedangkan di bulan Juni 2013, untuk yang pertama sekali, bersama kawan-kawan, kami lancarkan kampanye di Medan dengan media spanduk bertuliskan "JOKOWI PRESIDEN KU" yang kemudian rame dimuat di beberapa media nasional.
Setelah itu, kami rajin kontek-kontek, tak lain karena kami sevisi dan sepemikiran. Dan juga dr. Kristo Sinambela saat itu adalah sebagai Ketua Nasional group fb JOKOWI PRESIDEN KU yang beranggotakan ratusan ribu orang, dan juga sebagai cikal bakal kemunculan gerakan kerelawanan Jokowi di semua daerah Indonesia.
Di belakang hari, hingga sampai hari ini beliau akrab saya panggil Bapak Tua, panggilan akrab orang Batak sebagai saudara semarga yang lebih tua secara tingkatan silsilah keturunan.
Kedatangan saya saat ini ke tempat beliau buka praktek adalah dalam rangka, yang pertama adalah untuk meng-update informasi, kedua belajar, dan yang terpenting adalah untuk merawat dan mengumpulkan kembali semangat kerelawanan demi memenangkan Presiden Joko Widodo untuk periode ke-2. Mengingat bahwa Jokowi masih yang terbaik hingga saat ini. Serta yang paling penting, kami sebagai rakyat masih mempercayainya, bahwa beliau akan membawa Indonesia menjadi Negara yang makmur, adil dan sejahtera.
Musuh kita saat ini adalah, intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang mengatasnamakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.
Jangan diam, apalagi membiarkan Negara ini di obok-obok para politikus oportunis, koruptif dan intoleran yang haus kekuasaan! Karena kita semua adalah pewaris tanah ibu pertiwi, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan bercita-citakan kemakmuran bersama.
Salam sada roha dari Anak medan
h o r a s !

Friday, July 6, 2018

Agenda Tersembunyi Dibalik Dukungan JK ke Puan Maharani

Puan Maharani
Politik pecah belah JK untuk menggoyang posisi Jokowi di Pilpres 2019 di mata partai koalisi pemerintah, yang sudah secara resmi mendeklarasikan diri mendukung Jokowi 2 periode kian tercium dan semakin kentara. Salah satu maneuver JK adalah melontarkan pernyataan, “kalau Ibu Puan mau, kita dorong juga,” beberapa waktu yang lalu, sehingga media menterjemahkannya sebagai dukungan JK kepada m’ba Puan Maharani maju sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Persoalnannya, kalau Puan Maharani jadi Cawapresnya Jokowi, dijamin pasti banyak partai yang akan mengambil langkah mundur.
Mudah-mudahan Puan Maharani nggak ngotot jadi Cawapres Jokowi 2019, apalagi sampai merengek pada ibunda Megawati Soekarno Putri, sang Ketum PDI-P agar diberi persetujuan dengan kekuatan kekuasaan partai yang saat ini dipegngnya.
Serangan paling ampuh memang adalah memecah fokus PDI-P dan menyerang dari dalam PDI-P itu sendiri, salahsatunya, menggoda anak ibu Mega, Puan Maharani maju menjadi Cawapres Jokowi, dan sudah pasti hal ini adalah suatu hal yang paling sulit di tolak ibu Mega. Karena Puan Maharani adalah penerus ibu Mega yang paling bisa dipastikan.
Jokowi dan PDI-P harus memahami dan membaca dengan jernih situasi atau jurus politik mabuk ala JK. Bagaimanapun, dalam historinya, JK selalu berat kepada kepentingannya. Siapa yang mau menuruti keinginannya, itulah yang jadi. Siapa orang itu? Ya… Anies Baswedan, menteri cabinet kerja yang dipecat Jokowi.
Dengan cara politik pecah belah di tubuh PDI-P, terlebih jika JK berhasil menggiring isu Jokowi-Puan Maharani, ini akan membuka kesempatan besar bagi Anies Baswedan didikan JK akan lebih mudah untuk melenggang ke Istana, ditambah lagi dengan mengandalkan strategi politik identitas, isu Agama, seperti biasa, jurus ini adalah andalan para kaum yang bersebrangan dengan Jokowi.
Bagaimanapun, partai koalisi memiliki kekuatan, memiliki hitung-hitungan yang rasional, serta memiliki bargain untuk menduduki Cawapres di pemerintahan periode ke-2 Jokowi nantinya. Katakanlah Partai Golkar, Partai NasDEM, Partai PKB, dan Partai PPP. Tujuannya juga bagus, kaderisasi kepemimpinan pemerintahan nasional di 2024, agar bisa melanjutkan rancangan pembangunan nasional setelah peninggalan pemerintahan Jokowi kelak. Rasanya, kursi Menteri tak lagi cukup untuk menempah calon penerus Jokowi.
Diluar, ada sosok Anies yang dipersiapkan JK. Anies bukanlah orang yang secara politik tegak lurus dengan Jokowi, justru bertolak belakang. Makanya, JK mencoba mempercepat proses untuk Anies menuju Istana Merdeka, tentu melalui gerakan senyap untuk maju Capres 2019. Sebagai kuda hitam.
Salah satu caranya, adalah dengan memecah kekuatan Jokowi dari dalam tubuh ibu Megawati sendiri.
Semoga m'ba Puan Maharani mengingat, serta mengerti ucapan ibu Mega tahun 2014 lalu, "kesabaran revolusioner", yang dimaksud adalah, revolusi juga harus memiliki kesabaran, digosok-gosok dulu, lalu tanpa disadari, kita dengan sendirinya telah berevolusi. Jokowi menerjemahkannya terlebih dahulu dengan merevolusi mental.
Sabar-sabar m'ba Puan, pasti jika waktunya telah tiba, dengan kesabaran yang selalu mendorong terwujudnya perubahan/revolusi, maka pucuk pemerintahan -jabatan Presiden- itu akan datang ketangan m'ba Puan. Tentu dibarengi dengan doa dan harapan campur tangan Tuhan Yang Maha Esa.
Ini mungkin dangelan-dangelan kelas murahan, namun perlu di antisipasi, demi mengamankan langkah Jokowi di Pilpres 2019.
Salam sada roha dari Anak medan
h o r a s !

Sunday, June 24, 2018

Sudahilah Politisasi Agama dan Rumah Ibadah, Cara Itu Tidak Bermartabat!

Mesjid Al-Jihad Sunggal, Medan
Minus 3 (tiga) hari menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018, yakni tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, hari ini (24/6/2018), tepat pada sore hari, secara kebetulan saya berkeliling Kota Medan, tepatnya di daerah Sunggal. Saya menyaksikan bebrapa orang, sambil menenteng spanduk di atas kreta (motor) di beberapa Mesjid tengah memasang spanduk bertuliskan berupa ajakan sholat shubuh berjemaan pada tanggal 27 Juni 2018, tepat di subuh hari-H pencoblosan Pilkada Serentak 2018, dan sambil lewat kea rah yang lain, saya menyaksikan beberapa Mesjid sudah ramai dengan spanduk yang sama.
Dibeberapa Mesjid yang berhasil saya publikasikan, sudah terpasang spanduk bertuliskan, “Mari Sholat Subuh Berjemaah di Mesjid Serentak 27 Juni 2018” dan disertai dengan tulisan dibawahnya “Dari Mesjid ke TPS Insya Allah Berkah” disertai dengan pesan “Golput Haram” di sisi paling kiri spanduk. Pada sisi bawah kiri spanduk, turut dicantumkan 3 logo organisasi yang -kemungkinan besar- adalah merupakan kelompok yang menginisiasi kegiatan ini.
Spanduk-spanduk yang sejenis seperti di atas, masing-masing terpasang antara lain di Mesjid As-Siddiq Sunggal (Belakang PDAM Tirtanadi Sunggal), Mesjid Al-Ikhwan, Sunggal (Jl. Sunggal, No. 222 Medan), Mesjid Nurul Huda (Jl. Sei Serayu No. 38 Medan) dan Mesjid Al-Jihad (Jl. Sunggal No. 129 Medan).
Selain itu, dibeberapa Mesjid juga turut disertai dengan spanduk bertuliskan “Larangan Memilih/Mengangkat Kafir Sebagai Pemimpin” seperti halnya yang terpampang jelas di Medjid Al-Jihad yang beralamat di Jalan Sunggal, Nomor 129 Medan.
Saya teringat beberapa hari terakhir ini, Sumatera Utara sedang ramai memperbincangkan tentang spanduk maraknya politisasi agama dan rumah ibadah, juga mengenai e-banner “Tamasya Al Maidah 51 Sumatera Utara” yang viral di media sosial, dan yang terakhir adalah baliho berisi larangan memilih kafir sebagai pemimpin. Lamunanku tertuju pada pilkada DKI Jakarta tahun lalu, hal yang sangat dengan pola-pola pilkada di DKI Jakarta ternyata dilakukan di Sumatera Utara, Provinsi ku tercinta yang adalah miniature Indonesia dan tolak ukur keberagaman Indonseia ada di sini, provinsi yang akrab disebut “Negeri Berbilang Kaum” kini mau dirusak oleh tangan-tangan yang haus kekuasaan, haus jabatan, sehingga rumah ibadah dan agama pun diperalat. Pola ini dulu dijalankan dengan memobilisasi messa dari penjuru daerah untuk datang ke DKI Jakarta, dengan modus “Tamasya Al-Maidah 51” pada subuh hari ke Mesjid, tepat di hari-H pelaksanaan Pilkada.
Pengalaman di DKI Jakarta, dan kini terbwa-bawa sebagai taktik merebut suara di Sumut tentunya membuat hati merasa teriris, dalam hatiku, “kita gagal menjaga martabat Sumut sejak suksesi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, maka, martabat apa yang ingin kita capai kedepan jika pemimpinnya dihasilkan pola-pola kampanye yang beginian?”. Kata mantan politikus Gerindra Mohammad Nuruzzaman, “Gerindra pakai SARA demi kekuasaan” telah kelewatan batasnya. Partai Gerindra, bersama PKS dituding kerap melakukan politisasi SARA demi meraih kekuasaan. Tentu saja hal ini akan merusak k-Bhinnekaan kita, dan sangat berbahaya buat masa depan NKRI.
Tidak ada pihak yang berhasil dikonfirmasi perihal maksud dan tujuan dari penyebaran spanduk, serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada subuh hari bertepatan sebelum pencoblosan Pilkada Serentak 2018 ini. Dan tidak ada pulak calon yang mengaku berada dibaliknya.
Hanya saja, kita semua berhak berasumsi bahwa calon dari partai yang kerap melakukan politisasi SARA demi merebut kekuasaanlah yang kemungkinan besar melakukannya. Ditambah lagi dengan membandingkan kejadian serta tingkah dan pola kampanye calon-calon yang ada. Maka dari situ, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kalau tidak, siapa lagi?
Begitulah rentetannya kalau kita ingin TIDAK SALAH PILIH pemimpin. Artinya, jangan memilih calon yang melakukan cara-cara yang tidak bermartabat. Bahaya bagi masa depan daerah dan bangsa kita ini.
Melihat pengalaman Pilkada DKI Jakarta, masyarakat berharap agar pihak berwajib menelusuri apa motif dibalik penyebaran spanduk di Mesjid-mesjid tesebut, agar jauh dari tujuan politis yang tersembunyi didalamnya, sehingga, oleh karenanya terciptalah pelaksanaan pilkada yang berjalan lancar dan kondusif, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil dan bebas.  
Mari cerdas memilih, berikan suaramu untuk pemimpin yang tepat, demi Sumatera Utara yang lebih baik, hebat dan maju, serta adil dan makmur 5 (lima) tahun kedepan.
Harapan itu ada di pasangan calon nomor urut 2 (dua), Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus. Karena sejak awal, mereka telah punya pengalaman, tidak korupsi dan santun kepada rakyat.
Salam sada roha dari Anak Medan.
h o r a s !